Menyuarakan Aspirasi: Suara Mahasiswa Menjadi Alarm Demokrasi

source: CNBC indonesia.com

JAKARTA, Mahasiswa kembali turun ke jalan. Di depan gedung DPR, suara mereka lantang menagih janji perubahan. “Kami membawa 25 tuntutan rakyat, bukan sekadar untuk dibaca, tapi untuk dijalankan,” tegas Ketua BEM UI Atan Zayyid Sulthan Rahman dalam aksi, 9 September 2025.

Aksi ini menjadi bagian dari arus demonstransi mahasiswa lintas kampus. Mereka bersatu menyuarakan keresahan publik yang selama ini dianggap kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Kehadiran mahasiswa tidak sekadar simbol perlawanan, melainkan pengingat bahwa demokrasi menuntut keterlibatan warga negara.

Aspirasi yang Belum Terjawab

Dari 17 tuntutan jangka pendek yang disampaikan mahasiswa, hanya tiga yang terlaksana. Ketiganya adalah penghentian kenaikan gaji dan tunjangan DPR, keterbukaan anggaran dewan, serta pemeriksaan anggota bermasalah melalui Badan Kehormatan.

Namun, sebagian besar tuntutan masih jalan di tempat. Penarikan TNI dari pengamanan sipil, penghentian kriminalisasi demonstran, penegakan hukum terhadap aparat, hingga dialog menyeluruh dengan serikat buruh masih sebatas janji.

Selain itu, delapan tuntutan tambahan yang ditargetkan rampung pada 2026 juga belum mendapat perhatian serius. Isinya krusial: reformasi DPR, revisi UU TNI-Polri, penguatan Komnas HAM, hingga pembahasan RUU Perampasan Aset. Mahasiswa menilai isu-isu ini menyangkut masa depan demokrasi, bukan sekadar kepentingan jangka pendek.

Aspirasi atau Beban?

Kontroversi makin mencuat setelah Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyebut pemenuhan semua tuntutan bisa membuat pemerintah “repot.” Baginya, Presiden Prabowo sudah mendengar aspirasi mahasiswa, namun tidak semua bisa diwujudkan.

Pernyataan itu justru memicu kritik. Atan menilai komentar Wiranto meremehkan perjuangan mahasiswa. “Jangan sampai rakyat diremehkan dengan pemenuhan setengah-setengah,” ujarnya. Sikap pemerintah yang memilih-milih tuntutan dianggap mengabaikan substansi aspirasi rakyat.

Bagi mahasiswa, aspirasi bukanlah beban pemerintah. Justru sebaliknya, pemerintah punya kewajiban mendengar dan menindaklanjutinya. Pernyataan pejabat yang terkesan abai dinilai berbahaya, karena berpotensi memicu ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.

Demokrasi dan Masa Depan

Menyuarakan aspirasi adalah hak konstitusional warga negara. Mahasiswa selalu menegaskan bahwa aksi mereka bukan ancaman, melainkan kritik yang sehat bagi demokrasi. Kritik ibarat vitamin yang menjaga tubuh politik tetap kuat dan seimbang.

Jika aspirasi terus diabaikan, mahasiswa khawatir demokrasi akan kehilangan makna. Pemerintah berpotensi hanya menjadi mesin birokrasi yang bekerja untuk elite, bukan untuk rakyat. Karena itu, ruang dialog terbuka menjadi penting. Dialog bisa mempertemukan perbedaan, bukan memperlebar jurang ketidakpercayaan.

Di tengah perkembangan politik yang sering berubah cepat, aksi mahasiswa dapat dibaca sebagai tanda alarm. Mereka tidak ingin negeri ini terjebak dalam siklus pengabaian aspirasi publik. Menurut mereka, suara rakyat adalah dasar legitimasi kekuasaan. Jika suara itu diabaikan, legitimasi akan rapuh.

Suara Jalanan, Suara Bangsa

Aspirasi yang disuarakan mahasiswa bukan hanya milik kampus. Itu adalah cermin keresahan masyarakat luas. Ketika mahasiswa turun ke jalan, mereka membawa isu-isu rakyat yang sehari-hari mungkin tidak terdengar di ruang kekuasaan.

Dengan semangat kolektif, mahasiswa mendorong agar kebijakan negara benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Suara jalanan harus dibaca sebagai suara bangsa. Dan pada akhirnya, menyuarakan aspirasi adalah bentuk cinta pada negeri.